Sabdanews.net, Banten – Pelantikan Kepala Kator Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Banten, yang dilaksanakan digelar di Operation Room, Kantor Kementerian Agama Jakarta, Selasa (02/03/2021), ternyata mendapat tanggapan dari Lembaga Pemangku Adat Kesulthanan Banten. Pasalnya, pejabat baru yang ditugaskan di Banten dinilai tidak memerhatikan kemampuan SDM Banten, sehingga memarjinalkan kemampuan putera daerah Banten.

Dalam rilis yang diterima BantenEkspose.com pada Selasa malam (02/03/2021), Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesuthanan Banten, H Udin Saparudin, memaklumi bahwa penunjukan Kepala Kanwil Kemenag Banten tentunya menjadi kewenangan Kemenag RI. Namun demikian, Kemenag RI semestinya memerhatikan aspirasi warga Banten, yang menginginkan putera daerahnya maju.

“Saya nilai, pergantian kepemimpinan di Kanwil Kemenag Banten,menjadi penanda masih adanya upaya pengerdilan kemampuan putera Banten, untuk maju dalam karier. Kalau begini caranya, ini sama saja tidak memberikan kesempatan kepada putera daerah untuk maju,” kata Udin, yang tercatat sebagai tokoh Pejuang Pembentukan Provinsi Banten.

Mencermati pola yang terjadi, H Udin Saparudin, melihat praktek pada zaman Orde Baru masih terjadi dan terus dilestarikan, ini juga menjadi salah satu indikator kemunduran dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Banten.

“Banten sudah 20 tahun jadi Provinsi. Kalau sistem dropping pejabat dari pusat, tanpa memperhatikan potensi SDM Banten, ini bisa sama saja dengan proses pemarjinalan potensi dan prestasi SDM putera Banten,” tandas Udin.

Kalau mau jujur, lanjut Udin, putera Banten dengan kemampuan SDM yang dimiliki, bila dikasih kesempatan akan mampu untuk melaksanakan kepemimpinan yang diberikan. Sekali lagi, persoalan Kepala Kanwil Kemenag Banten, merupakan kewenangan Kemenag RI, namun demikian semestinya melihat pada potensi SDM Banten yang ada.

“Kalau selalu begini terus menerus, mau kapan putra daerah bisa maju. Disisi lain, kalau pemimpin di Banten orang baru yang tidak mengenal dan dikenal secara objektif, akan berdampak lamban dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Ini aniaya, saya masih meyakini, bahwa putra daerah masih cukup banyak yang profesional untuk memimpin,” ucap Udin.

Diminta Tinjau Ulang

Masih menurut Udin, pelantikan Nanang Faturahman sebagai Kepala Kanwil Kemenag Banten yang baru, adalah kewenangan Kemenag RI, namun itu sebagai sebuah bentuk marjinalisasi dan pengerdilan SDM Banten

“Kemenag RI harus bijaksana dalam menetapkan pemimpin didaerah. Sebaiknya pejabat yang akan ditempatkan didaerah, yang faham terhadap kearipan Lokal. Saya tegaskan sekali lagi, masih yakin dan percaya bahwa SDM Banten masih banyak yang berkualitas danprofesional untuk memimpin,” kata Udin.

Selaku Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, lanju Udin, ia meminta kepada dengan hormat, Kemenag RI untuk meninjau ulang kembali sistem dropping yang dipaksakan, dalam mengisi jabatan Kepala Kanwil Kemenag Banten dan posisi lainya diwilayah Provinsi Banten.

Udin juga meminta, agar dalam penempatan posisi jabatan tertentu, Kemenag RI jangan memaksakan asal-usul organisasi tertentu saja, sementara SDM Banten tertutup ruang pengabdianya yang mengakibatkan rusaknya kader menjadi marginal.

“Alangkah bijaknya, putera-putera Banten diberikan kesempatan sesuai potensi dan kualitasnya,” ujarnya

Dalam rilis yang disampaikan, Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesuthanan Banten, H Udin Saparudin menegaskan, bahwa bila persoalan yang disampaikan melalui media massa tak diindahkan, pihaknya akan melakukan aksi penolakan.

“Bila Kemenag RI, tak juga menerima saran yang kami sampaikan, maka kami bersama tokoh-tokoh dan ormas-ormas lain, akan melakukan langkah aksi penolakan secara besar-besaran. Hal ini dilakukan, karena demi masa depan SDM Banten,” tegas Udin (matin)