Pemkot Serang Apresiasi Keberadaan Banten On Time di Kota Serang

Pemkot Serang Apresiasi Keberadaan Banten On Time di Kota Serang

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Serang Raya – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, Heri Hadi meminta Banten On Time selaku operator transportasi daring baru di Kota Serang  bisa belajar dari konflik sesama ojek online (ojol) di dua pekan lalu. Mereka tidam dibolehkan untuk memasang tarif secara asal tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dikatakan Heri, berkaca dari konflik yang terjadi antara ojek online GoJek, Grab, dan Maxim beberapa waktu lalu, pihak Banten On Time diharapkan dapat bijak dalam menerapkan tarif mereka.

“Jangan sampai tarif yang berlaku terlalu rendah dibandingkan dengan ojol yang sudah ada saat ini. Sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan penumpang,” ujarnya, Selasa (8/6/2021).

Ditegaskannya, tarif yang diberlakukan juga harus sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat. Kendati acuan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

“Sesuai dengan keputusan itu, besaran biaya jasa untuk daerah zona I (meliputi wilayah Banten). Biaya pengeluaran  jasa minimal harga  antara Rp7.000 sampai dengan Rp10.000,” jelasnya.

Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin menyatakan, selama keberadaan Banten On Time ( Ojol) ini tidak membuat konflik atau gaduh dengan ojek aplikasi lainnya dan bermanfaat bagi masyarakat  khususnya masyarakat Kota Serang, maka Pemerintah Kota Serang mengapresiasi keberadaan transportasi online itu ( red: Banten On Time).

“Kami hanya menegaskan supaya Banten On Time menjaga kondusifitas dengan ojol lain sehingga hubungan baik antar aplikasi ojek online tetap terjaga,” tegasnya usai pertemuan di Kantor Pemerintah Kota Serang.

Meski demikian, ia menganjurkan agar Banten On Time terlebih dahulu menempuh segala perizinan yang diperlukan agar secara administrasi yang ada rapih dan bisa beroperasi dengan standarisasi pusat maupun daerah.

“Izinnya langsung ke pusat,” tandasnya.

Asr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!