NasDem Tolak Kebijakan Pajak Sembako Dan Pendidikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Serang Raya – Wacana Pemerintah akan menjadikan bahan pokok serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tentu ini kebijakan yang sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19.

Baca juga  Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat

“Kebijakan yang sangat tidak tepat diterapkan, mengingat saat ini masyarakat masih kesulitan ekonomi akibat pandemi covid 19. Kalau sampai bahan pokok dikenakan PPN, tentu semakin berat beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sama halnya juga jika biaya pendidikan dikenakan PPN ini pun akan berdampak bagi masyarakat yang kurang mampu,” ucap ketua DPW Partai NasDem Banten Edi Ariadi.

Baca juga  PP IKMBP Gelar Pelatihan Dasar Advokasi Lingkungan

Dikatakan apabila sembako dan biaya pendidikan dikenakan pajak PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Seharusnya kebijakan pemerintah hadir untuk meringankan beban rakyat bukan menyulitkan rakyat.

“Sembako merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat, demikian halnya pendidikan. Negara mesti hadir dalam pelayanan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau.
kami sangat mendukung dengan banyaknya penolakan dari anggota DPR RI yang ada di senayan khususnya dari Fraksi NasDem,” Tutup Edi.

Baca juga  Gubernur Banten Terbitkan Tutup Tempat Wisata, Ini Kata Pengelola Pantai

Asr

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!