Kepala BAPENDA Banten Menjadi Saksi Samad di Persidangan Kasus Pengadaan Lahan Samsat Malingping

  • Whatsapp

Sabdanews.net – Banten

Majelis hakim Tipikor Serang menggenjot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari saat diperiksa sidang kasus pengadaan lahan untuk Samsat Malingping Lebak. Ia jadi saksi untuk terdakwa Samad selaku Kepala UPTD di kasus pengadaan yang nilainya Rp 5 miliar di tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Majelis hakim yang diketuai Hosiana Mariana Sidabalok menggenjot sebuah pertanyaan ke Opar karena mengaku dirinya baru tahu bahwa pengadaan lahan Samsat di Lebak itu bermasalah setelah diperiksa oleh tim penyidik Kejati.

Padahal hal itu sudah  di hadapan hakim, akan tetapi dirinya mengatakan bahwa  dirinyalah yang membuat tim pengadaan sebagai kepala Bapenda. Kepala Bapenda itu juga bahkan lupa siapa yang pantas menjadi konsultan studi kelayakan

Seharusnya ada pengawasan dari bapak, tetap harus dipantau dan juga diawasi agar  supaya uang negara tidak di salah gunakan , uang rakyat juga akan terjamin," Terang Hosiana kepada saksi Opar di Pengadilan Tipikor Serang, Banten, Selasa (24/8/2021).

Hakim bahkan menanyakan apakah tim pengadaan lahan samsat itu mempertanggungjawabkan laporan secara rutin pada dirinya. Mulai dari ketua, sekretarisnya hingga apa laporan bulannya.

Opar yang digenjot pertanyaan itu hanya menjawab bahwa memang ada laporan. Akan tetapi, hakim kesal karena sebagai pimpinan kenapa sosok figur kepala badan itu mengaku baru tahu ada masalah setelah persoalan hukum.

"Masa bapak baru tahu sesudab ada pemanggilan. Terdakwa apakah melakukan tugas sesuai tupoksinya," tanya Hakim Sidang.

Seharusnya ada peran pengawasan dari bapak, tapi tetap diawasi supaya uang negara tidak disalah gunakan, uang rakyat juga pun terjamin," kata Hosiana kepada saksi Opar di Pengadilan Tipikor Serang, Banten, Selasa (24/8/2021).

Hakim bahkan menanyakan apakah tim pengadaan lahan samsat itu mempertanggungjawabkan laporan secara rutin pada dirinya. Mulai dari ketua, sekretarisnya hingga apa laporan bulannya.

Opar yang dicecar hanya menjawab bahwa memang ada laporan. Tapi, hakim kesal karena sebagai pimpinan kenapa kepala badan itu mengaku baru tahu ada masalah setelah persoalan hukum.

"Masa bapak tahu setelah ada pemanggilan. Terdakwa apakah melakukan tugas sesuai tupoksinya," tanya hakim.

Melaksanakan, terlalu proaktif. Segala sesuatu dia yang ngatur," jawab Opar.

Saat ditanya maksud dari penjelasan itu, Opar mengatakan bahwa anak buahnya itu membeli satu hektar lahan peruntukan Samsat terlebih dahulu dari warga yang kemudian dijual ke Bapenda. Ia juga mengatakan bahwa ada kelebihan pembayaran harga yang dibayarkan Bapenda ke tanah peruntukan Samsat.

"Saya tahu bahwa pihaknya (terdakwa) membeli di bawah harga, bahkan tidak sesuai yang direncanakan. Seingat saya sih  yang dianggarkan sesuai appraisal Rp 500 ribu," Terangnya.

Hadirknya Opar sebagai saksi karena dirinya pun  sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).Ia juga membuat sebuah team appraisal untuk proyek pengadaan yang lahan yang salah satu timnya adalah terdakwa yang waktu itu bertugas sebagai sekretaris tim.

"Pertama membuat SK tim. Kami membutuhkan upaya untuk bertanggung jawab dan tertib administrasi. Saya masuk di tim. Pak samad sebagai UPT Malingping, tapi di sini sebagai sekretaris tim pelaksanaan," ujar saksi Opar di hadapan  hakim.

Penulis : Ahar Siregar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *