Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota Cilegon: Mahasiswa Mengadu ke Jampidsus Kejagung

Pengangkatan Tenaga Ahli Walikota Cilegon: Mahasiswa Mengadu ke Jampidsus Kejagung

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on tumblr

Cilegon, Sabdanews.net – AliansiMmahasiswa Cilegon melaporkan Walikota Cilegon atas dugaan Mal administrasi dengan cara melakukan perubahan anggaran secara ilegal pada anggaran belanja pegawai honorer menjadi belanja tenaga ahli (TA) kepada Jampidsus Kejaksaan agung RI.

Pengangkatan tenaga ahli oleh Walikota Cilegon sejak awal sudah menimbulkan polemic, karena di tinjau secara sosiologis sangat menciderai masyarakat Cilegon, dimana orang orang yang di angkat sebagai Tenaga Ahli (TA) bukanlah orang – orang yang kompeten di bidangnya, dari daftar TA yang di angkat adalah tim sukses HELLDY AGUSTIAN dalam Pilwakot Cilegon tahun 2020, ujar Hasadi Putra koordinator aliansi mahasiswa cilegon.

Baca juga  Dinsos Kabupaten Lebak Salurkan Bantuan Untuk 130 Penyandang Disabilitas

Penganggkata TA Walikota Cilegon secara yuridis juga cacat administrasi, dimana pengangkatan TA tidak pernah di atur dalam peraturan perundang undangan manapun. Imbuhnya

Pengangkatan TA Walikota Cilegon atas dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota Cilegon nomor: 800/kep.93.um/2021. Mengacu pada permendagri no 134 tahun 2018 tentang kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf ahli kepala daerah tidak pernah mengatur tentang kedudukan Tenaga Ahli, jadi walikota cilegon melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dengan menerbitkan SK tersebut,  ujar Hasadi putra

Baca juga  "Kumham Peduli, Kumham Berbagi" Lapas Cilegon Gelar Bakti Sosial

sebagai masyarakat cilegon, kami sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh walikota cilegon, karena suatu SK yang di terbitkan oleh seorang walikota tentu akan berakibat pada pengeluaran anggaran, apabila daerah mengeluarkan biaya biaya tanpa dasar hukum yang jelas maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan keuangan daerah. Ungkap Hasadi Putra

Sangat tidak masuk akal seorang yang tidak jelas kompetensinya tiba – tiba menerima hak keuangan daerah hanya karena yang bersangkutan dekat dengan kepala daerah. Kami sebagai masyarakat mempertanyakan apakah di benarkan seorang walikota bisa melakukan perubahan anggaran belanja dari pegawai honorer menjadi belanja tenaga ahli? Tanya hasadi putra

Baca juga  Info BMKG: Kota Serang Hujan Hingga Sore dan Cilegon Berawan   

Kami meminta agar bapak Jaksa Agung muda tindak pidana khusus, untuk mengusut perbuatan Walikota Cilegon atas pengangkatan tenaga ahli yang tidak mempunyai dasar, kami mengharapkan penyidik kejagung turun langsung memeriksa walikota cilegon, karena kami tidak percaya kalau kasus ini di serahkan kepada kejati banten bahkan kejari cilegon, karena ada pengalaman pada kasus kadishub cilegon yang tidak tuntas, tutup Hasadi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!