Mantan Kadishub Cilegon Diduga Terima Uang Pelicin Pengelolaan Parkir Sebesar Rp. 530 Juta

  • Whatsapp

Sabdanews.net, Cilegon – Tersangka yang telah ditahan oleh Kejari Cilegon, Mantan Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub Kota Cilegon, Uteng Dedi Afandi terima uang pelicin dari dua tempat. Hal tersebut dinyatakan pada  Sidang perdana yang digelar pada Senin (25/10/2021) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, merupakan pembacaan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Cilegon.

Bacaan Lainnya

Dalam persidangan tersebut ia menjelaskan bahwa saat di bulan Juli 2020 lalu, Uteng menerima amplop dari Hartanto selaku Komisaris PT. Hartanto Arafah Perkasa senilai Rp130 juta.  Seusai dirinya menerima Amplop oleh Hartanto di Bulan Juli 2020 lalu, dirinya pun kembali menerima amplop dari Direktur Damar Ah Mufidah Jaya dan juga menerima pemasukan amplop dari Muhammad Faizi Susanto sebanyak Rp400 juta.

Kedua dana tersebut diketahui, untuk memperlancar pengelolaan parkir yang berada di Pasar Baru Keranggot, dan Uteng mengeluarkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir atau SPTP.

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang berasal dari Saksi HARTANTO selaku Komisaris PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000,” terang JPU Kejari Cilegon Muhamad Ansari dalam surat dakwaan.

“Dan menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang berasal dari Saksi MOHAMMAD FAOZI SUSANTO selaku Direktur PT. DAMAR AH MUFIDAH JAYA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 400.000.000,” sambungnya JPU membacakan Dakwaan.

Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon menerbitkan Surat Pengelolaan Tempat Parkir kepada PT. HARTANTO ARAFAH PERKASA dan PT DAMAR AJI MUFIDAH JAYA untuk dapat mengelola parkir di Terminal Angkot Pasar Kranggot Tahun 2020.

“Hal itu bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya dalam surat dakwaan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *