BEM Universitas Faletehan Gelar Dialog Publik Tentang Koridor Hukum dalam Kebebasan Berpendapat

  • Whatsapp

Sabdanews.net, Serang Raya – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Faletehan menggelar dialog publik dengan tema “Permasalahan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Kebebasan Berpendapat” via daring (red-zoom), Sabtu, (06/10). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mahasiswa terkait batasan atau koridor hukum dalam mengemukakan pendapat di muka umum.

Bacaan Lainnya

Narasumber pada kegiatan tersebut antara lain, Kombespol Drs. Achmad Yudi Suwarso, S.H., M.H., Kepala Bidang Hukum Polda Banten, Asep Abdullah Busro, S.H., CLA., Praktisi Hukum, Moch. Maesyal Rasyid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Zaky Mustofa Zuhad, Presiden Mahasiswa UNS, dan Eko Pratama, Kordinator Pusat BEM Nusantara.

Dalam diskusi tersebut, Kombespol Drs. Achmad Yudi Suwarso, S.H., M.H., mengatakan kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998. Ia juga menagatakan peran Polri juga telah dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pada pasal 5 Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

“Masyarakat ataupun mahasiswa diberikan kebebasan berpendapat, dengan syarat mengetahui aturan-aturan dalam mengemukakan pendapat. Karena itu menyampaikan aspirasi tidak selalu dengan demonstrasi tapi juga bisa melakukan audiensi,” ucapnya.  

Hal senada juga disampaikan oleh Asep Abdullah Buseo, S.H, M.H, CLA., ia mengatakan Polri sudah bertugas menjaga kamtibmas, maka mahasiswa atau pun masyarakat secara umum harus bisa melakukan demonstrasi tanpa anarkisme dan tidak ditunggangi kepentingan lain. Ia juga berharap mahasiswa dan Polri bisa menjadi mitra dalam  mengkritisi pemerintah.

“Pemerintah harus memberi ruang kepada elemen masyarakat maupun mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Salah satunya yaitu libatkan mahasiswa dan masyarakat dalam merancang kan anggaran, maupun kebijakan-kebijakan lainya,” ujar Asep Busro.

Sementara itu, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan Pemerintah sudah melakukan kerjasama dalam permasalahan ini, baik bersama Polri dan lainya. Dan pemerintah juga memberikan hak kebebasan berpendapat sepenuhnya kepada masyarakat ataupun mahasiswa, dengan syarat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Eko Pratama setuju dengan apa yang dikatakan Polri bahwa dalam menyampaikan pendapat harus sesuai dengan aturan yang ada di UU. Namun, menurutnya kejadian anarkisme di lapangan justru juga dilatarbelakangi oleh luapan emosi karena diskusi tida menemukan titik terang.

“Mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pejabat yang ditujukan tidak ada niat untuk anarkisme.  Saya juga ingin kedepannya Polri bisa membantu dan menjadi mitra bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, misalnya dengan mendatangkan pejabat yang dituju langsung ditengah masa aksi, supaya tujuan aksi tersampaikan dan mendapat kejelasan,” tuturnya.

Hal berbeda disampaikan oleh Zakky Musthofa Zuhad, ia menuturkan mahasiswa sangat paham dengan aturan dalam menyampaikan pendapat, akan tetapi justru ia merasa kebebasan pendapat mahasiswa dibatasi oleh pemerintah dan Polri. Hal tersebut, menurutnya bisa dilihat dari aksi-aksi anggota Polri yang terkesan arogan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *