Komisi I DPRD Kabupaten Serang Belum Terima Laporan Sengketa Pilkades

  • Whatsapp

Sabdanews.net, Serang Raya – Lima desa di Kabupaten Serang yang sebelumnya mengajukan sengketa Pilkades elah kembali melaksanakan pilkades ulang.

Bacaan Lainnya

Akan tetapi, sampai saat ini Komisi I DPRD Kabupaten Serang belum menerima komunikasi terkait sengketa Pilkades tersebut.

Aep Syaefullah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang mengatakan sampai sejauh ini sengketa Pilkades Kabupaten Serang belum masuk ke komisi.

“Sengketa belum masuk komisi I,” ujarnya.

Namun, Aep Syaepullah mengatakan kemungkinan sengketa Pilkades sudah masuk ke panwas.

“Tapi selama ini ke komisi 1 belum ada,” katanya.

Aep juga mengatakan pelantikan kepala desa akan tetap berjalan meskipun ada sengketa Pilkades.

Apabila ada kandidat yang tidak puas terhadap hasil keputusan Pilkades bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dirinya menjelaskan apabila mengajukan gugatan ke PTUN yang digugat adalah SK Bupati. Apabila di persidangan menang, maka pengguggat bisa mengguggurkan SK Bupati.

“Tapi tidak PAW tapi di Pjs kan sampai Pilkades tahun berikutnya,” ucapnya.

Menurut dia dengan menggugat ke PTUN sebenarnya calon kades tersebut rugi. Sebab mereka tetap tidak langsung menjadi kades ketika menang.

“Rugi sebetulnya gugatan itu kalau kita kembali ke uji materi rugi karena tidak serta merta jadi PAW,” katanya.

“Hanya ke batalkan SK bupati selanjutnya di Pjd kan sambil tunggu Pilkades berikutnya,” sambung Aep Syaefullah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudy Suhartanto mengatakan, saat ini beberapa laporan sengketa Pilkades Kabupaten Serang sudah masuk padanya.

Namun dalam hal ini untuk mekanisme pelaporan dimulai ke Panwas, kemudian panwas yang merapat kan.

“Kemudian endingnya di musyawarah mufakat, kalau nanti keiginan dari yang keberatan ingin batalkan Pilkades atau PSU, Pilkades tidak mengenal pembatalan hasil pemungutan suara atau PSU. Jadi keberatan begitu jangan dijadikan alat menyerang panwas dan Pemda karena bukan kapasitasnya,” ujarnya.

Namun demikian ia tak mempermasalahkan jika laporan dilakukan, akan tetapi selain dilaporkan ke panwas juga dilanjutkan ke PTUN.

Namun pengajuan gugatan ke PTUN baru bisa diterima setelah kepala desa tersebut di SK kan dan dilantik.

“Karena PTUN itu gugatannya peradilan tata usaha negara jadi kebijakan administrasi Pemda yang digugat berupa SK,” katanya

Sedangkan jika saat ini ingin membatalkan Pilkades namun Pemda tidak diizinkan melantik, maka sama halnya mereka tidak bisa menggugat ke PTUN.

“Kalau gak bisa gugat maka gak bisa batalkan Pilkades, karena yang bisa batalkan hanya PTUN. Ada sebuah persepsi yang salah harus diluruskan. Ketika ingin membatalkan Pilkades yang bisa PTUN,” ucapnya.

Rudy mengatakan, hingga saat ini laporan sengketa Pilkades yang masuk ada lima.

Diantaranya Desa Sukamanah Kecamatan Tanara, Desa Kibin Kecamatan Kibin, Desa Gembor Kecamatan Binuang, Desa Kamasan Kecamatan Cinangka dan satu lagi di Kecamatan Anyer.

Ada berbagai perkara yang digugat seperti soal DPT. Akan tetapi menurut dia, barang bukti laporan tersebut dinilai tidak cukup memberikan keyakinan bahwa hal itu benar terjadi.

“Karena laporan diduga-diduga itu belum bisa jadi barang bukti,” ucapnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *