DPRD Banten dan Kejati Banten Jalin Kerjasama Bidang ITE

DPRD Banten dan Kejati Banten Jalin Kerjasama Bidang ITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Serang Raya – Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia, DPRD Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menandatangani kerjasama dalam bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan sosialisasi pendampingan hukum. Kamis, (09/12).

Kepala Kejati Banten, Reda Manthovani mengingatkan para anggota legislatif untuk menjaga ucapan dan bijak dalam menggunakan media sosial. Karena, menurutnya, anggota legislatif rentan terjerat UU ITE.  

“Saya ingin mengingatkan, namanya anggota dewan sering menyuarakan suara rakyat. Kadang sering menyentil pemerintah, kemudian ada yang tersinggung. Hindari mengeluarkan ucapan ujaran kebencian,” kata Reda.

“Karena gampang untuk serangan balik terutama jelang pemilu, dan itu bisa menjadi senjata bagi lawan politiknya,” jelasnya.

Baca juga  Perkuat Budaya Ramadhan HMPB Menggelar Panggung Plus

Selain itu, Reda mengungkapkan anggota DPRD Provinsi Banten juga harus bijak dalam penggunaan media sosial, tidak menyebarkan berita palsu atau hoax, juga penyebaran video pornografi.

“Misalnya kebohongan, menyebarkan hoax itu juga sama ada unsur-unsur. Banyak disorot orang (anggota DPRD). Hindari berita-berita palsu ke media sosial, juga video pornografi. Bahaya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reda menegaskan ancaman untuk UU ITE cukuplah berat. Jika terbukti bersalah, maka akan berimbas pada karir di DPRD Provinsi Banten.

“Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1, ancamannya cukup tinggi 6 tahun,” tegasnya.

Baca juga  Kejati Banten Sumbang Ambulans Untuk Warga Mancak

Pada kesempatan itu, Reda juga mengingatkan Sekertaris Dewan (Setwan) agar lebih berhati-hati dalam administrasi, dan harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Beberapa kejadian di beberapa daerah begitu. Disini nyaris. Makanya sekwan perlu benar-benar teliti,” tandasnya.

Reda menambahkan Kejati Banten tidak pernah bermain-main dengan tindak pidana korupsi. Apalagi persoalan pemberantasan korupsi menjadi atensi Presiden Indonesia Joko Widodo.

“Korupsi fenomena hukum prioritas negara untuk diselesaikan, dan diberantas. Bukan kerugian negara, tapi ini akan berpengaruh terhadap perekonomian dan stabilitas negara,” tambahnya.

Baca juga  Pemkot Serang Keluhkan Pengelolaan Kawasan Banten Lama Oleh Pemprov Banten

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan dalam rangka memperingati hari anti korupsi (HAK), DPRD Provinsi Banten melakukan kerjasama berupa penyuluhan hukum bagi anggota DPRD.

“Ini juga tidak lanjut dari MOU dua tahun yang lalu. Pendampingan terkait masalah perdata, juga pendampingan produk-produk aturan,” katanya.

Andra menambahkan dengan adanya kerjasama itu, kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya bisa berjalan baik, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Peran DPRD bisa lebih maksimal, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!