Pengacara Kasus Suap Lahan Parkir di Cilegon Sebut Walikota Cilegon Terima Suap Rp 20 Juta

Pengacara Kasus Suap Lahan Parkir di Cilegon Sebut Walikota Cilegon Terima Suap Rp 20 Juta

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Cilegon – Pengadilan Negeri (PN) Cilegon kembali menggelar lanjutan sidang kasus suap lahan parkir Pasar Keranggot dengan terdakwa Uteng Dedi Afandi, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Rabu, (22/12).  

Kuasa hukum terdakwa, Basir meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon untuk membuat team penyelidikan terkait aliran dana uang suap tersebut, karena menurutnya kliennya tidak menikmati sendirian uang suap tersebut.

“Terdakwa uteng menerima uang suap dari PT Hartanto Arafah Perkasa sebanyak Rp 130 juta dan ada peran dari PT Damar Aji Mufidah Rp 400 juta rupiah tidak dinikmati sendiri, ada beberapa orang yang menikmati juga,” ucapnya.

Basir memaparkan ada beberapa orang yang menerima kucuran uang suap tersebut diantaranya, saksi Fitriadi Ahmad alias Anggi sebesar RP 50 juta sebagai jatah karena telah membantu, saksi Jhonizar Rp 80 Juta sebagai uang kerohiman, pihak ketiga Rp 130 juta sebagai mediator, saksi Merizal Rp 20 juta sebagai uang jatah karena membantu. Disamping itu, Basir juga menjelaskan bahwa Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian menerima uang tersebut Rp 20 juta setoran THR Idul Fitri, ditambah saksi Merizal kembali menerima uang Rp 25 juta untuk operasional mengurus masalah parkir dengan warga di area parkir BPRS Cilegon. Kemudian, sisanya digunakan untuk kas Kantor Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp 75 juta.

Baca juga  Wakil Walikota Cilegon Hadiri Pembukaan Sosialisasi BDKT 2021

“Uang untuk pembaharuan ruang Dinas Perhubungan yang dicat warna orange itu, bukan memakai uang APBD. Melainkan, dana sisa dari lahan parkir di Pasar Keranggot. Oleh karenanya,  terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim dalam perkara ini agar mendesak Kejari Cilegon menetapkan tersangka lain yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawabannya secara pidana,” ucapnya.

Baca juga  Wakil Wali kota Cilegon, Sanuji Buka Acara Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan VII dan VIII

Basir menambahkan ada beberapa orang yang diduga dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu Hartanto dari PT HAP, Mohammad Faozi Susanto dari PT DAMJ, Fitriadi Ahmad ASN Dishub Cilegon, Jhonizar THL Dishub Cilegon, Merizal ASN Dishub Cilegon dan Wali Kota Cilegon Heldy Agustian.

“Kepada yang mulia majelis Hakim agar segera memeriksa perkara, setelah didengar keteranganya sebagai terdakwa, atas dasar itu saya memohon kepada yang mulia majelis hakim agar menerima permohonan terdakwa,” tuturnya.

Sementara itu, terdakwa Uteng mengaku bersalah atas  perbuatannya karena telah mencoreng nama baik Pemerintah Kota Cilegon. Uteng juga meminta agar vonis yang diberikan lebih ringan dari tuntutan JPU.

Baca juga  AHY Semakin Moncer, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banten : Pemuda Adalah Harapan Bangsa

“Saya memohon maaf kepada yang mulia, dan meminta keringanan hukuman, karena saya memiliki tanggungjawab sebagai tulang punggung keluarga apa lagi, anak saya empat yang harus saya nafkahi yang keadaanya masih kecil,” terangnya.  

Disamping itu, JPU Kejari Cilegon memastikan Uteng Dedi Afandi terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatannya itu, JPU menuntut pidana terhadap terdakwa Uteng Dedi Afandi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!