PGK Provinsi Banten Minta Kapolri Copot Kapolda Banten

PGK Provinsi Banten Minta Kapolri Copot Kapolda Banten

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Serang Raya – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Banten meminta Kapolri mencopot jabatan Kapolda Banten karena tidak mampu mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan buruh di Kantor Gubernur Banten, Rabu, (22/12). Hal itu dikatakan oleh Heri Mufti, Sekretaris Jenderal PGK Provinsi Banten pasca beredarnya video perusakan kantor Gubernur Banten oleh para buruh.

Heri Mufti mengatakan Kapolda Banten sudah seharusnya dicopot karena pada aksi unjuk rasa itu personil kepolisan tidak mampu melakukan pengamanan dan penjagaan aksi unjuk rasa tersebut. Padahal, menurut Heri Mufti, fungsi pengamanan aksi oleh kepolisian sudah tertulis dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia no. 16 tahun 2006 tentang pengendalian masa.

Baca juga  Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Serbuan Vaksinasi di Solo

“Coba bayangkan kalau misalkan di dalam kantor Gubernur ada Pak Wahidin Halim dan Pak Andika Hazrumy yang sedang bekerja, bisa-bisa beliau babak belur dihabisi masa aksi,” ucap Heri Mufti, Kamis (23/12).

Ia menyangkan sikap kepolisian yang tidak sigap menanggapi aksi tersebut padahal para buruh sudah deklarasi akan melakukan aksi besar-besaran beberapa hari sebelumnya, seharusnya menurut Heri, ada deteksi dini dari pihak kepolisian untuk persiapan lebih matang.

Baca juga  Serikat Pekerja Nilai Lemahnya Pengawasan Jadi Kendala Pelaksanaan Inpres Optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan

“Ini bisa menjadi preseden buruk ke depannya, apabila dibiarkan begini. Harus ada tindakan tegas dari Kapolri kepada Kapolda Banten,” tegas Heri.

Disamping itu, Heri juga menyayangkan pernyataan Gubernur Banten yang meminta pengusaha untuk cari pegawai baru jika buruh menolak UMP. Menurutnya hal itu yang menyulut amarah para buruh sehingga membuat para buruh melakukan aksi anarkis.

Baca juga  Buruh Rusak Kantor Gubernur, PW Pemuda Muhamadiyah Banten: Gara-gara WH Asbun!

“Pak Gubernur juga harus berkaca diri atas pernyataan nya yang menyakiti hati buruh, apabila beliau mengaggap aksi tersebut tidak etis. Seharusnya gubernur selaku pimpinan daerah mampu memberikan ketenangan dan solusi yang menguntungkan semua pihak bukan justru malah membuat kontroversi,” pungkas Heri.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!