PP IMC Desak WH Cabut Laporan Terhadap Buruh dan Naikan UMP 2022

PP IMC Desak WH Cabut Laporan Terhadap Buruh dan Naikan UMP 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Cilegon – Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi unjuk rasa di tengah-tengah Landmark Cilegon mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk mecabut laporannya ke Polda Banten dan segera menaikan UMP Tahun 2022, Selasa, (28/12).

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IMC, Hariyanto mengatakan WH tidak memiliki jiwa seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Menurut Hariyanto tindakan melaporkan buruh ke Polda Banten menunjukan Gubernur Banten seorang pemimpin yang egois dan arogan.  

Baca juga  Helldy Agustian: Kota Cilegon Telah Siapkan Rumah Sakit Rujukan Apabila Ada Lonjakan Lagi

“Iya saya mengakui bahwa WH gubernur kita, tapi saya menilai bahwa sifat kepemimpinan WH bersifat arogan dan egoisme, sehingga tidak memikirkan rakyatnya. Padahalkan, bisa diselesaikan dengan diajak dialog agar ketemu apa yang diinginkan oleh para buruh,” terangnya.

“Perlu masyarakat ketahui bahwa ini adalah sebuah bentuk spontanitas dan kekecewaan buruh terhadap Gubernur Banten, karena Gubernur Banten selalu abai dan enggan menemui pihak buruh, dan tidak ada yang menerima aspirasi dari pihak Pemprov Banten ketika buruh melakukan Aksi unjuk rasa,” imbuhnya.

Baca juga  Gubernur WH : Pasti Bisa Bersaing, Bank Banten punya Potensi Luar Biasa

Pria yang akrab disapa Yanto itu menganggap tindakan melaporkan buruh merupakan tindakan yang berlebihan, padahal buruh hanya ingin berdialog dengan pemimpinnya.

“Ini merupakan suatu bentuk sikap arogansi dan anti kritik berlebihan yang dilakukan oleh Gubernur Banten. Karena pada dasarnya, buruh hanya ingin bertemu dan diberikan ruang untuk berdiskusi terkait revisi SK UMP 2022,” tegasnya.

Baca juga  Cak Nawa Minta Pemrov Banten Lebih Sigap Dalam Mengantsipasi Bencana Alam

Yanto menegaskan IMC akan selalu mendukung perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan haknya.

“Kami meminta Polda Banten bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan Gubernur Banten sesuai dengan kondisi dan situasi buruh yang kian terancam oleh gubernurnya sendiri,” pungkasnya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!