Kemenker Minta Gubernur se-Indonesia Patuhi Aturan Pengupahan

Kemenker Minta Gubernur se-Indonesia Patuhi Aturan Pengupahan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Nasional -Terkait Upah Minimun 2022, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menekan kepada Gubernur  se Indonesia agar patuhi aturan terkait pengupahan.

Para Gubernur diimbau dalam menetapkan Upah Minimun 2022 harus mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Gubernur yang menetapkan Upah Minimun 2022 tidak mengacu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah disurati oleh Kemnaker.

“Menaker sudah lakukan teguran kepada gebernur melalui menyurati  masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.

Baca juga  Dirreskrimum Polda Banten Ikuti Rakor Pencegahan Kejahatan Pertanahan

Indah Anggoro Putri menjelaskan, Surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan.

“Kemnaker juga telah menyurati kepada Gubernur yang menetapkan Upah Minimum 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021,” tuturnya

Menurut, Indah Anggoro Putri, berdasarkan hasil monitoring, dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021.

Baca juga  Gubernur WH : Singkong Bisa Menjadi Makanan Pengganti

Selain itu, Indah menyebutkan bahwa terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,” jelasnya

PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum merupakan bagian dari program strategis nasional.

Baca juga  Ops Bina Kusuma, Polres Serang Kota Razia Tempat Hiburan Hingga Hotel

“Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat,” tegas Indah Anggoro Putri.

(BE)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!