Sabdanews.net, Serang Raya – Ribuan mahasiswa dan buruh geruduk kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) menuntut revisi Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2022, Rabu, (05/01).
Pada aksi unjuk rasa tersebut, masa aksi mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk datang menemui buruh dan mahasiswa. Selain itu, aksi tersebut juga membuat akses jalan di sepanjang wilayah KP3B lumpuh total.
Intan Indriana Dewi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Banten dalam orasinya mengatakan aksi tersebut merupakan momentum kebangkitan buruh dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan di Banten.
“Turunkan harga sembako yang sekarang sedang meroket, tapi jangan turunin upah kami,” ucapnya.
Intan juga menambahkan kedatangan masa aksi ke KP3B tidak hanya meminta Gubernur Banten mencabut laporan nya terhadap 6 oknum buruh, akan tetapi ada 3 tuntutan yang harus dipenuhi gubernur.
“Jangan terlena karena semalam laporan telah dicabut. Tapi kami masih ada tuntutan yang belum diterima,” ucapnya.
Selain itu, Intan juga mengungkapkan dirinya bersama para buruh tetap menuntut revisi SK UMK tahun 2022 sebesar 5,4 persen dari UMK sebelumnya.
Senada dengan Intan, orator dari mahasiswa, Arie Opanda mengatakan
aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan buruh atas buruknya komunikasi Pemprov Banten.
“Kami hanya ingin bertemu untuk menyampaikan aspirasi yang tak pernah sekalipun ditemui,” ucap Aktivis HMI Cabang Serang itu.
Padahal, menurut Arie, buruh hanya menuntut haknya kepad Pemprov untuk satu tahun ke depan.
“Apa yang salah dengan kami yang memperjuangkan kesejahteraan,” pungkasnya.
