DPRD Banten Akan Dorong Gubernur Untuk Revisi SK Tentang UMK Tahun 2022

DPRD Banten Akan Dorong Gubernur Untuk Revisi SK Tentang UMK Tahun 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on telegram
Share on tumblr

Sabdanews.net, Serang Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten akan mendorong Gubernur Banten untuk merevisi Upah Minimum Provinsi pada tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni saat audiensi dengan aliansi buruh serta Disnakertrans Provinsi Banten.

Andra Soni  mengatakan rekomendasi DPRD Banten mengenai Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten akan didasarkan pada UU Nomer 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten.

“Menurut UU Nomer 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten harus bisa mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Apa lagi, ini tentang kemaslahatan buruh,” ucapnya.

Baca juga  Demo Tuntut Kenaikan UMK, Buruh Tutup Akses Jalan Provinsi Banten

Selain berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2000, Andra Soni mengatakan rekomendasi tersebut juga berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Menurutnya, segala hal mengenai kebijakan suatu daerah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Menurut, UU Nomer 23 tahun 2014, ini telah jelas  mengenai Otonomi daerah.  Artinya, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya.

Baca juga  Kabar Gembira! UMK Seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Banten Naik Pada Tahun 2022

Tambah, Andra ia menyebutkan bahwa, dalam UU nomer 23 tahun 2014 ini, Pemerintah Provinsi Banten, dilakukan bersama DPRD Banten oleh Gebernur Banten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang diberi amanat oleh rakyat untuk melakukan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah.

Ia juga berharap Gubernur Banten dapat menyelesaikan persolalan yang berkepanjangan ini dengan dengan demokratis dan bijaksana.

“Saya berharap Gebernur Banten mampu membawa nilai nilai demokratis. Apa lagi, ini sudah tertuang oleh UU. Bahkan,  harusnya Gubernur menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah,” harap Andra Soni.

Baca juga  UMK Tidak Sesuai Harapan, Ribuan Buruh di Banten Ancam Lakukan Aksi Mogok Kerja

“DPRD Banten mendorong rekomendasi tentang penetapan Upah Minimum Kerja (UMK) pada tahun 2022 untuk kemaslahatan masyarakat. Apa lagi, ini untuk buruh,” tegasnya.

Terakhir, Andra Soni menegaskan Gubernur Banten harus segera melakukan peninjauan ulang serta merevisi SK Gubernur Nomer 561/Kep.280-Huk/2021 Upah Minimum Provinsi pada tahun 2022 dan SK Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota Provinsi Banten 2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mari inspirasi dunia dengan pandangan brilianmu bersama Sabdanews!